Langkah Pasti Ibu Kota Mengurangi Limbah Plastik

Usai diterpa jutaan kritik masalah banjir, masyarakat kali ini nampak harus mengacungkan jempol pada Pemerintah DKI Jakarta. Pasalnya, tepat 7 Januari lalu Pemprov resmi mengumumkan Pergub Nomor 142 Tahun 2019 mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang akan digalakan pada Juli 2020 mendatang.

Peraturan tersebut sebenarnya telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak 27 Desember dan telah diundangkan 31 Desember 2019 lalu. Berdasarkan isinya, pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang menarik dari Pergub ini adalah pemberian adanya sanksi dan insentif. Pemberian sanksi tertera pada pasal 22, Dinas LH akan menindak pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang tetap membandel. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin hingga yang tertegas pencabutan izin. Sedangkan untuk insentif tertera pada pasal 20 ayat 1, rewards nya berupa insentif fisikal daerah.

Tujuan Pergubnya tentu jelas untuk mengurangi jumlah penggunaan plastik. Jakarta sendiri adalah penyumbang besar total sampah di Indonesia. Total 7700 ton sampah Jakarta perharinya, angka tersebut menempati presentase sebesar 23% dari total sampah harian di Indonesia. Sedangkan 16 persen dari jumlah totalnya merupakan sampah plastik.

Kembali ke Pergub, solusi dari keputusan tersebut ada pada penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang akan jadi pengganti plastik sekali pakai. Kantong belanja ramah lingkungan sendiri terbuat dari bahan apa pun, baik daun kering, kertas, kain, poliester dan turunannya, ataupun materi daur ulang, standar ketebalan, dapat didaur ulang, serta bisa digunakan berkali-kali. Kantong belanja ramah lingkungan nantinya akan dijual di kasir-kasir toko.

Dengan adanya Pergub ini Jakarta menyusul beberapa kota yang lebih dulu memulai. Sebelumnya Bali, Bogor, Banjarmasin, Balikpapan dan Bogor telah menerapkan aturan pembatasan pengunaan plastik. Sedangkan dari pulau tertimur Indonesia, Jayapura juga menerapkan aturan serupa yang akan di mulai 1 Februari mendatang.