Tahukah Anda Bila DPR Sedang Menyusun RUU yang Membatasi Minuman Beralkohol?

Masa pandemi memang bisa menjadi momen untuk menambah produktivitas, kelapangan waktu selama bekerja di rumah turut mendukung hal tersebut. Kecenderungan ini juga terjadi oleh lembaga parlemen kecintaan kita semua, DPR. Para wakil rakyat itu semakin menambah produktivitasnya untuk membuat kebijakan baru di tengah pandemi. Setelah mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang, kini DPR tengah bersiap untuk menyusun peraturan yang membatasi peredaran minuman beralkohol di pasaran. Lantas, sudahkah Anda mengetahui rencana DPR yang sungguh ‘mulia’ ini?

Sejak kemarin, linimasa Twitter ramai dengan pembahasan warganet terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020-2024. Draf RUU ini telah menyebar luas di Twitter dan isinya mengundang kritik dari netizen karena aturan yang tertuang dinilai tidak penting dan berpotensi menimbulkan peredaran minuman beralkohol ilegal di pasaran.

Unggahan warganet yang membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. Sumber: twitter.com/edbertgani

RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi produk legislatif lainnya yang mendapatkan kritik pedas di masyarakat setelah bergulirnya pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dipandang hanya menguntungkan pelaku industri pertambangan dan mengurangi hak yang cukup bagi masyarakat yang terdampak. Ironisnya pembahasan RUU Minerba dibahas secepat kilat dan kini telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Kembali ke RUU Larangan Minuman Beralkohol, pihak DPR menyatakan bahwa pembuatan RUU tersebut fokus membatasi peredarannya saja dan tetap menghargai minuman yang berkaitan dengan kearifan lokal.

“Sekarang karena pengusulnya masih mengusahakan Larangan Minuman Beralkohol.. Tapi sebenarnya kalau isinya soal pembatasan dan pasti akan menghargai kearifan lokal,” ujar Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, dilansir dari detik.com

Bila dicermati pasal-pasal yang terdapat dalam draf tersebut memang mengatur langsung pelarangan peredaran minuman beralkohol, namun juga membahas tentang pelarangan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat. Seperti yang tertuang di Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Sedangkan di pasal 7, disebutkan secara spesifik bahwa setiap orang dilarang untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Peraturan ini juga berlaku bagi orang yang telah berusia 21 tahun ke atas yang sebelumnya masih diperbolehkan mengonsumsi minuman beralkohol.

“Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Namun ketegasan pasal di atas bertabrakan dengan aturan yang tertera di pasal 8 yang memberikan pengecualian konsumsi minuman beralkohol untuk kepentingan terbatas seperti acara adat, ritual keagamaan, kegiatan wisata, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh perundang-undangan. 

Deretan pasal inilah yang menjadi sorotan masyarakat atas rencana pelarangan minuman beralkohol. Padahal dengan pelarangan ini bisa menimbulkan efek domino lain. Seperti yang dikhawatirkan warganet, peredaran minuman beralkohol ilegal bisa semakin subur karena peredaran resmi yang semakin dibatasi. Pembatasan ini menjadi alasan untuk para penikmat minuman alkohol untuk mencari alternatif, salah satunya dengan mengonsumsi minuman oplosan. Tak jarang, minuman oplosan ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Center for Indonesian Policies Studies (CIPS), dalam kurun waktu 10 tahun dari 2008 sampai 2018, total korban tewas akibat miras oplosan mencapai 837 orang. Pada periode 2008 sampai 2013, tercatat sebanyak 300 orang tewas, lalu meningkat tajam di 5 tahun berikutnya menjadi 500 orang tewas akibat miras oplosan.

Selain itu pelarangan minuman beralkohol juga tidak berdampak signifikan untuk mengurangi tingkat kejahatan. Dilansir dari Tirto.id, pada saat pelarangan minuman beralkohol diberlakukan Amerika Serikat, tingkat kriminalitasnya malah meningkat sebesar 24 persen. Hal ini berbanding terbaik dengan negara yang tingkat konsumsi alkoholnya tinggi seperti Inggris, Perancis, Jerman, atau Ceko yang tingkat kriminalitasnya tergolong rendah.

RUU Pelarangan Minuman Beralkohol ini juga dipandang bermasalah karena memakai sumber informasi yang kurang terpercaya seperti blog pribadi. Warganet pun ramai mengkritik hal ini di linimasa Twitter. Selain itu, mereka berpendapat DPR semestinya harus mengalihkan fokusnya untuk mengesahkan peraturan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Oleh karenanya, penting bagi kita semua sebagai warga negara yang baik untuk selalu mengawasi kebijakan yang dibuat oleh wakil kita di gedung parlemen. 

Kredit foto: Shutterstock