Tentang Ibu Kota yang Semakin Akrab dengan Banjir

Tentang Ibu Kota yang Semakin Akrab dengan Banjir

Banjir dan Jakarta memang bagai Sayur dan Garam, tak terpisahkan. Bahkan bencana ini telah menjadi identitas Ibu Kota yang melekat di benak siapa saja. Biasanya Banjir datang ke Jakarta dalam hitungan tahun. Atau yang akrab disebut dengan “Siklus 5 tahunan”. Namun diawal tahun 2020 ini, warga Ibu Kota harus menghadapi bencana ini lebih dari sekali dalam 2 bulan, Hal ini menjadi fenomena baru di Ibu Kota. Pertanyaannya, apakah alam Jakarta semakin kepayahan atau para pemangku kebijakan yang kurang dalam hal penanganan?

Memasuki tahun 2020, bencana banjir nampak lebih parah mendera Ibu Kota. Tentu kita semua belum lupa dengan peristiwa banjir yang melanda di awal tahun kemarin. Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sejak malam pergantian tahun menyebabkan dataran Jakarta kembali menggenang. Banjir kala itu juga dianggap lebih besar dari banjir yang kerap disebut sebagai “siklus 5 tahunan”.

Kala itu banyak jalanan protokol ibu kota yang lumpuh. Setidaknya tercatat ribuan orang mengungsi dan puluhan orang meninggal dunia. Namun bencana banjir awal tahun itu rupanya menjadi awal dari rentetan banjir yang melanda Jakarta.

Tepat di bulan Februari ini, setidaknya Jakarta terkena banjir lebih dari sekali. Salah satu yang terbesar saat hari Minggu 23 Februari kemarin kala hujan deras mengguyur Jakarta cukup lama. Setidaknya lebih dari 100 RW terdampak banjir saat itu. Selang dua hari kemudian atau tepatnya di hari ini banjir kembali menghampiri Jakarta.

Banjir hari ini nampak serupa dengan apa yang terjadi di awal tahun kemarin. Tercatat hingga siang tadi lebih dari 200 RW terdampak dan ribuan warga telah mengungsi. Melihat fenomena banjir yang datang berturut ini cukup menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi dengan Jakarta sehingga mudah sekali terkena banjir?

Bicara tentang faktor alam, curah hujan yang tinggi memang menjadi salah satu penyumbang mengapa banjir Jakarta kali ini lebih besar. Dilansir dari kompas.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa curah hujan yang terjadi di Jakarta pada awal tahun ini merupakan yang paling tinggi sejak tahun 1866.

Selain itu curah hujan yang meninggi. Kurangnya pencegahan dari otoritas terkait juga menjadi alasan kuat mengapa banjir Jakarta terjadi begitu besar di awal tahun ini. Selepas banjir besar pada awal tahun lalu, terjadi silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menteri PUPR mengutarakan kekecewaannya lantaran proyek normalisasi Kali Ciliwung baru terlaksana sepanjang 16 km dari total keseluruhan 33 km.  Menilik data yang dikeluarkan kompas.com proyek normalisasi sungai ini memang telah berhenti sejak 2018 karena minimnya pembebasan lahan yang dilakukan pihak Pemprov DKI Jakarta.

Proyek yang diinsiasi sejak jaman Jokowi tersebut sebenarnya memiliki manfaat yang cukup masif untuk menanggulangi banjir Jakarta. Diantaranya untuk penambahan lebar kali Ciliwung dan meningkatkan kapasitas tampung air sebanyak 2 kali lipat.

Sayangnya proyek ini belum menjadi prioritas dari Gubernur Anies Baswedan. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) melalui kompas.com menyatakan bahwa anggaran untuk normalisasi Kali Ciliwung memang tak masuk APBN tahun 2018-2019. Hal ini melanjutkan kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam membebaskan lahan di tahun 2019 lalu. Imbasnya, proyek normalisasi sungai ini terancam kembali mandek.

Masalah tak berhenti sampai disitu, Jakarta juga membutuhkan sumur resapan untuk menyerap air. Untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota, setidaknya membutuhkan sekitar 1,8 juta sumur yang tersedia. Dan lagi, realisasinya masih sebatas angan karena baru tersedia sebanyak 2000 sumur resapan di seluruh Jakarta. Ya, angka yang cukup mencolok untuk dilihat.

Sebenarnya sang Gubernur bukannya tanpa pembelaan. Mantan Menteri Pendidikan itu menjelaskan bahwa Jakarta memiliki segudang masalah yang cukup pelik. Mulai dari curah hujan yang tinggi, kebijakan Gubernur sebelumnya yang menurutnya kurang mendukung, dan alasan-alasan lainnya. Namun dengan kumpulan alasan itu, sang pemenang 58 persen suara warga DKI Jakarta itu belum terlihat memberikan solusi komprehensif untuk menangani banjir di Ibu Kota.

Setidaknya terbukti dengan banyaknya kekecewaan warga DKI Jakarta yang terlihat di media sosial. Banyak yang mengeluhkan banjir yang sekarang ini lebih besar dan membandingkan pengalamannya dengan jaman Gubernur terdahulu, dimana mereka telah melahirkan solusi yang nyata dalam menangani banjir Jakarta.

Dengan alam Jakarta yang kelihatan semakin kepayahan, memang dibutuhkan langkah yang taktis untuk menangani masalah banjir. Karena bencana ini membuat segala aktivitas di segala aspek terhenti. Kerugian sudah pasti dialami Jakarta sebagai jantung perekonomian negeri.

Gubernur Anies Baswedan yang terkenal dengan kebijakan populisnya seperti penataan kota yang ciamik dan program DP Rumah 0 rupiah sedianya juga fokus pada kebijakan non populis, yang sebenarnya lebih dibutuhkan warga Ibu Kota.

Share this article :
Vantage Banner Ads