Beberapa hari terakhir jagad media sosial ramai memperbincangkan sebuah istilah yang disebut Omnibus Law. Bahkan istilah ini sempat menjadi trending topic Twitter di Indonesia. Setelah ditinjau lebih dalam, rupanya Omnibus Law adalah seperangkat aturan yang sedang dirancang oleh para wakil rakyat di Senayan. Peraturan yang disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ini disebut warganet berpotensi menyengsarakan pekerja dan menguntungkan pengusaha. Lantas seperti apa produk terbaru dari DPR dan Pemerintah yang satu ini?

Pembahasan mengenai Omnibus Law terlihat ramai di media sosial beberapa hari belakangan. Istilah yang satu ini pertama kali dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo saat beliau menyampaikan pidato pelantikan Presiden pada Oktober 2019 lalu. Omnibus Law bila ditelisik lebih jauh memiliki kaitan yang erat pada sektor ketenagakerjaan.

Dari istilahnya saja, Omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti banyak. Bila diterjemahkan lebih lanjut, Omnibus Law adalah produk hukum atau perundang-undangan yang bersifat lintas sektor yang memuat banyak Undang-Undang (UU). Dalam hal ini pemerintah menyasar beberapa hal yakni UU perpajakan, UU cipta lapangan kerja, dan UU pemberdayaan UMKM.

Menuai Banyak Polemik

Kehadiran rancangan Undang-Undang Omnibus Law sendiri menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah UU Cipta Lapangan Kerja.

Dilansir dari kompas.com, dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap menyengsarakan tenaga kerja dan memberi keuntungan dari pemberi kerja. Sebagai contoh, dalam suatu pasal pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan pada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Jika dalam peraturan lama besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di suatu perusahaan. Maka, dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja justru mengalami pengurangan. Hal yang menarik perhatian lainnya adalah pemerintah juga berencana menghapus skema PHK, di mana hak pekerja untuk mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial akan dihapus.

Sementara pasal yang akan merugikan pekerja lainnya adalah munculnya ketidakpastian nasib pekerja karena penggunaan sistem outsourcing dan kontrak akan semakin dipermudah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Sementara peraturan lainnya juga secara khusus dipandang akan merugikan kaum pekerja perempuan. Dilansir dari Kertas Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, “Omnibus Law Cipta Kerja: Obsesei Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja”, peraturan di UU Cipta Lapangan Kerja akan tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan hak cuti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Tak hanya merugikan pekerja, rancangan Omnibus Law juga dinilai mengancam kelestarian lingkungan. Melansir poin yang ditulis oleh Walhi dalam Kertas Posisi RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Multidimensi. RUU Cipta Lapangan Kerja mencantumkan beberapa peraturan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Pertama, RUU Cipta Kerja memuat rencana penghapusan izin lingkungan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja diganti dengan persetujuan lingkungan.

Hal lainnya yang dianggap mengancam lingkungan, dalam proses penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat juga dikurangi dan tidak atur secara rinci seperti yang termuat dalam UU PPLH. Peraturan baru ini membuat tidak adanya kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan informasi pada masyarakat sekitar lahan terkait kegiatan usaha yang dilakukan.

Terus Mendapatkan Penolakan

Hingga hari ini, tak ada tanda-tanda penghentian pembahasan RUU Omnibus Law. Gelombang penolakan yang digelorakan berbagai pihak juga terus dilakukan hingga hari ini. Serikat buruh hingga mahasiswa di berbagai daerah kompak satu suara untuk menolak disahkannya Undang-Undang kontroversial ini.

Malah sebaliknya, Pemerintah dan DPR malah terkesan ingin segera menyelesaikan pembahasan Omnibus Law. Dilansir dari BBC Indonesia, beberapa pejabat negara mengisyaratkan jika pembahasan RUU tersebut akan rampung sebelum perayaan kemerdekaan RI yang ke-75.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi dan apresiasi kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha. Ini jadi catatan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dilansir dari BBC Indonesia.

Sementara itu, kontroversi Omnibus Law semakin menjadi setelah publik mengetahui jika para buzzer dikerahkan untuk menyuarakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja melalui tagar #IndonesiaButuhKerja di Instagram.

Keterlibatan Influencer dalam tagar #IndonesiaButuhKerja. Sumber: twitter.com/FraksiRakyat_ID

Hal ini terungkap setelah sebuah akun twitter mengungkap jika beberapa artis ternama ikut menyuarakan tagar #IndonesiaButuhKerja di akun Instagram pribadi mereka. Belakangan beberapa figur seperti Gofar Hilman, Ardhito Pramono hingga Adit Insomnia telah memberikan klarifikasi jika mereka tak mengetahui bila postingan yang mereka unggah adalah bagian dari kampanye Omnibus Law.

Beberapa kontroversi itu membuat Omnibus Law menjadi hal yang begitu ditentang, dan menjadi alasan kuat mengapa kita harus bersikap kontra pada produk baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dan DPR itu.

Bagi teman-teman yang terdampak Pandemi, situs ini merupakan rekomendasi dari kami untuk mencari lowongan kerja di Indonesia