Terlepas dari semua fatwa, dogma dan keabsahan haramnya pada banyak kitab suci agama, judi tetaplah hiburan yang tidak pernah bisa ditolak keberadaannya. Tidak perlu menengok jauh ke gemerlap Macau ataupun sorot terang Las Vegas, nyatanya permainan ini pernah tumbuh subur dan legal di tanah air sedari era Orde Lama hingga tutup buku Orde Baru.

Krisis ekonomi, masih carut-marutnya perpajakan dan cukai hingga tingginya angka kemiskinan agaknya jadi pekerjaan terdini yang harus dibenahi oleh pemerintah kala negara baru memasuki umurnya yang ke-15 di tahun 1960. Minimnya modal yang dimiliki untuk memaksimalkan pembangunan membuat para pemangku kekuasaan wajib memutar otak. Bagaimana menjaring dana melalui partisipasi kolektif rakyat di tengah badai kemiskinan menjadi pertanyaan utamanya. Lalu ide brilian pun muncul, embel-embel nama “undian” akhirnya jadi cara terjitu menarik minat rakyat.

Pada 1960 lahirlah rekreasi untung-untungan bernama Undian Berhadiah di bawah pengawasan Yayasan Rehabilitasi Sosial. Sebuah yayasan yang dibentuk langsung oleh pemerintah untuk menangani segala polemik sosial dalam negeri. Melalui yayasan ini pemerintah dengan agenda Undian Berhadiahnya menjual kupon undian bagi siapa saja rakyat yang ingin turut serta. Kupon tadi lalu dikumpulkan dan diundi secara acak pada akhir bulan lalu dipilih satu pemenang hadiahnya. Hadiah dari undian resmi ini berupa uang dengan nilai fantastis yang tentunya berhasil menggiur minat partsipasi rakyat.

Antusias rakyat pada undian dan praktek judi kreasi pemerintah begitu tinggi. Melalui keuntungan yang dihasilkan, pemerintah pun mendapatkan dana yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan negera. Cara ini lumrah dilakukan pada dekade 60-an. Di ibu kota sendiri, gubernur kontroversial Ali Sadikin pun menerapkan rumus yang sama melalui Nalo (Nasional Lotre) yang menjadi induk perjudian lotre legal guna mendulang dana pembangunan kota Jakarta.

Kehadiran praktek perjudian dan lotre di Indonesia pun menuai pro dan kontra. Seiring dengan kian tingginya sentimen agama pada operasi haram ini, judi pun kian terpojok namun tidak benar-benar musnah. Akhirnya pada 1978, Yayasan Rehabilitas Sosial dan program Undian Berhadiah pun ditutup.

Kembali ditegaskan, judi tidak benar-benar musnah. Lembaran baru perjudian di Indonesia pun dibuka kembali, kali ini di beri nama Badan Usaha Undian Harapan yang resmi mengelola Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Keuntungan dari judi undian ini ditaksir mencapai angka miliaran rupiah lewat penjualan 4 juta kupon per dua minggu sekali.

Pemerintah belum kehilangan inovasi dalam taktik perjudian. Besarnya minat rakyat Indonesia pada cabang olahraga sepakbola pun melahirkan jenis judi baru bernama Porkas. Berbeda dengan sistem judi undian, Porkas mengharuskan petaruhnya menebak hasil pertandingan beberapa klub dalam satu pekan, Menang, Kalah, atau Seri. Porkas merupakan asal-muasal judi di nusantara, yang hanya diperuntukan untuk dewasa, melalui penerapan batasan usia peserta di atas 17 tahun.

Seusai masa Porkas, pemerintah membuat kreasi baru bernama Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB). Jika Porkas mengharuskan petaruhnya menebak hasil pertandingan, KSOB punya cara yang lebih menantang dengan mengharuskan pertaruhnya menebak hasil skor pertandingan-pertandingan di Divisi Utama dalam satu pekan laga.

Desakan penghapusan legalitas judi pun kian marak dengan semakin menjamurnya organisasi berasakan agama dan dukungan fakta-fakta penuh keburukan dari para praktisi. Judi yang pada awal kemunculannya merupakan sarana rekreasi lambat laun kian berubah maknanya. Akhirnya pada November 1993 perjalanan undian berhadiah dan kupon olahraga legal di Indonesia harus menemui ujung halamannya lewat pengumuman resmi Menteri Sosial di hadapan para legislatif.